hukum perjanjian dan perikatan

hubungan perjanjian dengan perikatan

hukum perjanjian dan perikatanberada dalamruang lingkup hukumperdata. Hukum perdata adalah bidang hukum yang cakupannya sangat luas serta beraneka ragampengaturan dan ketentuannya. Hukum perdata di Indonesia bersumber dari kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHPerdata) yang berasal dari Burgerlijke welboek, yaitu kitab undang-undang perdata (KUHPerdata) yang berasal dari negeri belanda yang diberlakukan di Indonesia sejak zaman Hindia belanda.
        KUH perdata terdiri atas empat buku sebagai berikut.
      
       Buku I : perihal orang
       Buku II : perihal kebendaan
       Buku III : perihal perikatan
       Buku IV : perihal pembuktian dan kedaluarsa

dalam hubungan ini terdapat dua istilah yang hampir\sama, namun berbeda pengertiannya, yaitu perikatan dan perjanjian. Hukum perikatan dianggap paling penting karena ia paling banyak digunakan dalam lalu lintas hukum sehari-hari. Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, bberdasarkan hubungan tersebut pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur atau pihak berpiutang. Sementara itu, pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan disebut debitur atau pihak berutang. Hubungan antara dua pihak tersebut merupakan hubungan hukum yang berarti bahwa hak kreditur atau berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apab8ila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, kreditur dapat menuntutnya di depan hakim.
     Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH perdata berbunyi "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Lebih lanjut, pengertiantersebut oleh subekti ditafsirkan sebagai suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orangb lain atau ketika dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal (subekti, 1985:1).
     berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lainnya. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa.

Pengantar Ilmu Hukum

DEFINISI HUKUM

Pendifinisian Hukum
Langkah pertama dalam mempelajari suatu disiplin ilmuadalah memahami pengertian atau definisi ilmu yang akan dipelajari. Dengan mempelajari definisi tersebut, kita akan memperoleh gambaran sekaligus batasan dari ilmu yang akan dipelajari. Demikian pulahalnya dengan mempelajari ilmu hukum, hendaknya dimulai dengan mempelajari batasan pengertian atau definisi tentang hukum. Namun rupanya sulit untuk mencaridefinisi hukum karena menurut Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn, tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut hukum itu. Definisi tentang hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin untuk merumuskannya yang sesuai dengan kenyataan (Apeldoorn dalamkansil, 1977:28). Sekalipun banyak sarjana hukumyang telah memberikan definisitentang hukum, satu dari mereka belum pernah ada yang memberikan kepuasan. Lebih lanjut, apabilakita mencari definisi hukum maka kita akan menemukan ketidakselarasan pendapat.
       Menurut Dr.W.L.G.Lemaire, alasan mengapa hukum itu sulit diberikan definisi yang tepat adalah karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyaksehingga tidak mungkin dicakup secara keseluruhan dalam satu definisi (Lemaire dalam kansil, 1977:30).Prof.van Apeldoorn selanjutnyamengatakan bahwa siapa hendak mengenal sebuah gunung, ia harusmelihat sendiri gunung itu. Demikian pula bagi siapa yang ingin mengenal hukum maka ia harus melihat hukum. seperti halnya Apeldoorn, kansil (1977:30) mengemukakan bahwa jika kita ingin melihat hukum, kita akan berhadapan dengan suatu kesulitan karena gunung itu dapat dilihat, tetapi hukum tidak dapat dilihat.
       Walaupun tidak dapat kita lihat,hukum sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena hukum mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, tidak terkecuali mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan masyarakatnya. Dengan demikian, hukummengatur hubungan antara manusia secara perorangan dengan suatu masyarakat sebagai kelompok manusia.

Definisi Hukum sebagai Pedoman
Meskipun sulit untuk membuat sebuah definisi hukum yang dapat memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh,para sarjana hukum menganggap perlu memberikan definisi sebagai pedoman untuk subjek yang mempelajari hukum tersebut antara lain sebagai berikut.

1.       E. Utrech dalam kansil (1977) memberikan definisi bahwa hukum adalah himpunan peraturan   (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat sehingga harus ditaati oleh masyarakat itu.
2. Leon Duquit dalam Sampara dkk. (2009), hukum adalah aturan tingkah laku dalam anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
3. S.M. Amin dalam bukunya yang berjudul bertamasya ke Alam Hukum merumuskan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban dapat terpelihara.
4. J.C.T> Simorangkir dan woerjono sastropranoto dalam buku mereka yang berjudul Pelajaran Hukum Indonesia memberikan definisi bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi atau hukuman tertentu.
5. M.H Tirtaatmidjaja dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perniagaan merumuskan bahwa hukum ialah semua aturan (norma) yang harus ada didalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman meskipun mengganti kerugian.

UNSUR-UNSUR HUKUM

BERDASARKAN RUMUSAN DEFINISI HUKUM YANG TELAH DIKEMUKAKAN OLEH PARA SARJAN HUKUM, APABILA DITARIK INTI SARINYA MAKA AKAN DITEMUKAN BEBERAPA UNSUR YANG TERDAPAT DI DALAMNYA,YAITU SEBAGAI BERIKUT.

1. Serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam suatu masyarakat tertentu.
3. Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan (bersifat) memaksa.
4. terhadappelanggaran atas peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas.

TUJUAN HUKUM

Said Sampara dan kawan-kawan dalam bukunya pengantar ilmu hukum mengemukakan bahwa dalam membahas tujuan hukum perluterlebih dahulu diketahui apakah yang dimaksud dengan tujuan hukum